KONTESTASI KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI GURU DI INDONESIA

ANALISIS KEBIJAKAN TERINTEGRASI BERBASIS KERANGKA WILLIAM N. DUNN

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kontestasi kepentingan dalam tata kelola rekrutmen, distribusi guru, dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa transisi pemerintahan 2025–2026. Pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen kebijakan dan studi literatur diterapkan melalui bingkai ekonomi politik. Kerangka analisis menyintesiskan pendekatan evaluasi William N. Dunn, Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory), dan Advocacy Coalition Framework (ACF). Analisis difokuskan pada perluasan konflik institusional yang kini melampaui dualisme klasik antara Kemendikdasmen dan Kemenag. Krisis tersebut telah berubah menjadi fragmentasi multi-institusional akibat intervensi Kementerian Sosial melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat. Kebijakan ini terbukti memicu marginalisasi sistemik bagi pendidik nonformal pada Program Pendidikan Kesetaraan. Lebih lanjut, terdapat empat disrupsi regulasi mutakhir yang menjadi sorotan, yaitu: restorasi jalur tunggal CPNS, rasionalisasi PPPK Paruh Waktu, redistribusi ASN ke sekolah swasta, serta kewajiban sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hasil analisis menunjukkan bahwa alih-alih sekadar inkompetensi teknokratis, fragmentasi tersebut merupakan produk rasionalitas politik aktor pemaksimal anggaran dan benturan sistem keyakinan antar-koalisi kebijakan. Intervensi yang terfragmentasi ini memicu inefisiensi makro dan memperlebar ketimpangan kesejahteraan (inequity) bagi entitas PKBM. Konsekuensi lanjutannya adalah misalokasi spasial yang berpotensi memicu krisis fiskal daerah akibat batasan belanja pegawai 30 persen sesuai UU HKPD. Sebagai resolusi, direkomendasikan penerapan automasi distribusi guru berbasis AI geospasial, rekayasa fiskal progresif melalui earmarked Dana Alokasi Umum (DAU), dan pembentukan Satuan Tugas Kepresidenan demi mencapai keadilan pendidikan yang inklusif.