KONTESTASI KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI GURU DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN TERINTEGRASI BERBASIS KERANGKA WILLIAM N. DUNN
ANALISIS KEBIJAKAN TERINTEGRASI BERBASIS KERANGKA WILLIAM N. DUNN
DOI:
https://doi.org/10.54583/apic.vol9.no1.263Kata Kunci:
Tata Kelola Guru, Kebijakan Politik PendidikanAbstrak
Studi ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kontestasi kepentingan dalam tata kelola rekrutmen, distribusi guru, dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa transisi pemerintahan 2025–2026. Mengadopsi sintesis kerangka evaluasi William N. Dunn, Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory), dan Advocacy Coalition Framework (ACF), studi ini membedah perluasan arena konflik institusional yang kini tidak lagi terbatas pada dualisme klasik Kemendikdasmen dan Kemenag. Krisis ini bertransformasi menjadi fragmentasi multi-institusional seiring keterlibatan Kementerian Sosial melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat, yang memicu marginalisasi sistemik pendidik nonformal pada Program Pendidikan Kesetaraan. Melalui pendekatan kualitatif dan ekonomi politik, evaluasi membedah disrupsi regulasi mutakhir: restorasi jalur tunggal CPNS, rasionalisasi PPPK Paruh Waktu, redistribusi ASN ke sekolah swasta, serta kewajiban sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hasil analisis mengindikasikan bahwa fragmentasi ini bukan sekadar inkompetensi teknokratis, melainkan produk rasionalitas politik aktor pemaksimal anggaran dan benturan sistem keyakinan antar-koalisi kebijakan. Intervensi terfragmentasi ini memicu inefisiensi makro, memperlebar ketimpangan kesejahteraan (inequity) bagi entitas PKBM, dan menghasilkan misalokasi spasial yang berpotensi memicu krisis fiskal daerah akibat batasan belanja pegawai 30 persen sesuai UU HKPD. Sebagai resolusi, studi ini merekomendasikan automasi distribusi guru berbasis AI geospasial, rekayasa fiskal progresif melalui earmarked Dana Alokasi Umum (DAU), dan pembentukan Satuan Tugas Kepresidenan untuk mendobrak kebuntuan antar-koalisi demi keadilan pendidikan yang inklusif.
Kata Kunci: Tata Kelola Guru, Fragmentasi Kebijakan, Ekonomi Politik Pendidikan, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Rakyat.
Referensi
ANTARA News. (2026, 12 Januari). Pemkot Semarang pastikan tak ada guru honorer pada 2026. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5266625/pemkot-semarang-pastikan-tak-ada-guru-honorer-pada-2026
Dewi, R. K., Sari, A. F., & Rahayu, S. S. (2025). Desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia: Dampak, tantangan, dan implikasi kebijakan. MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan, 6(2), 438–445.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315181226
InfoPublik. (2025, 30 September). Kemensos: Provinsi Kepri dapatkan tiga alokasi sekolah rakyat. InfoPublik. https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional-2026/940247/kemensos-provinsi-kepri-dapatkan-tiga-alokasi-sekolah-rakyat
Ismail, T., Martono, T., Sangka, K. B., & Wardani, D. K. (2026). Targeting efficiency and spatial equity in teacher hardship allowances: Evidence from geographically disadvantaged school in Indonesia. Journal of Educational and Social Research, 16(2), 272–285. https://doi.org/10.36941/jesr-2026-0294
Katadata. (2024). Proyeksi pensiun guru 2022-2026. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/cc10cf9465b640d/kemendikbud-proyeksi-3165-ribu-guru-pensiun-pada-2022-2026
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026, 4 Februari). Kemenag tegaskan komitmen pemerintah menyejahterakan guru madrasah. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5395550/kemenag-tegaskan-komitmen-pemerintah-menyejahterakan-guru-madrasah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 28 April). Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari outlook 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Pendidikan-2026-Sebesar-Rp757,8-Triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. JDIH Kemendikdasmen.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026a). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 2026: Karakteristik pemetaan dan mekanisme penempatan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/file/1771826505_manage_file.pdf
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026b). Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Relaksasi Pembiayaan Guru PPPK Paruh Waktu Melalui BOSP. JDIH Kemendikdasmen.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. JDIH KemenPANRB.
Kompas TV. (2025, 10 Juni). Kemensos buka lowongan guru Sekolah Rakyat 2025, ini cara daftar dan syarat lengkapnya. Kompas TV. https://www.kompas.tv/pendidikan/598911/kemensos-buka-lowongan-guru-sekolah-rakyat-2025-ini-cara-daftar-dan-syarat-lengkapnya
Kumparan News. (2026, 4 Februari). Perkuat Sekolah Rakyat, Kemensos sinkronkan data 66 titik ke Dapodik. Kumparan News. https://m.kumparan.com/kumparannews/perkuat-sekolah-rakyat-kemensos-sinkronkan-data-66-titik-ke-dapodik-26lUuxMqukZ
Montesano Montessori, N., Farrelly, M., & Mulderrig, J. (Eds.). (2019). Critical policy discourse analysis. Edward Elgar Publishing.
Mukhlasin, A. (2019). Dualisme penyelenggaraan pendidikan: Kebijakan, pengelolaan, dan dampaknya terhadap pendidikan nasional. Jurnal Kependidikan Islam, 9(2), 120–135.
Mulderrig, J. (2024). Critical policy discourse analysis in higher education. Dalam Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.ORE_EDU-01234
Pierskalla, J. H., & Sacks, A. (2020). Personnel politics: Elections, clientelistic competition and teacher hiring in Indonesia. British Journal of Political Science, 50(4), 1283–1305. https://doi.org/10.1017/S0007123418000601
Presiden Republik Indonesia. (2025, 27 Maret). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekretariat Negara.
Radar Jember. (2025, 11 Juni). Resmi! Kemensos buka ribuan lowongan guru untuk Sekolah Rakyat, wajib lulusan PPG. Radar Jember. https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/2506120001/resmi-kemensos-buka-ribuan-lowongan-guru-untuk-sekolah-rakyat-wajib-lulusan-ini
Radar Semarang. (2026, 26 April). SE Mendikdasmen 2026 sudah terbit, nasib PPPK paruh waktu 2026 makin tidak pasti. Radar Semarang. https://radarsemarang.jawapos.com/berita/2604070018/se-mendikdasmen-2026-sudah-terbit-nasib-pppk-paruh-waktu-2026-makin-tidak-pasti-gaji-masih-di-bawah-umk-meski-ada-aturan-baru
Rosser, A., & Fahmi, M. (2018). The political economy of teacher management reform in Indonesia. International Journal of Educational Development, 61, 72–81. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.005
Sekretariat Negara. (2025). Optimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah terbitkan Inpres 8/2025. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalkan_upaya_pengentasan_kemiskinan_dan_penghapusan_kemiskinan_ekstrem_pemerintah_terbitkan_inpres_8_2025
Septimi. (2024). Kesenjangan pendidikan sekolah umum dan madrasah: Faktor penyebab dan dampaknya bagi peserta didik di Kabupaten Simeulue. MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan, 5(4), 310–322.
Tahir, M., & Jahrir, A. S. (2024). Evaluating BOS fund policy in Merdeka Belajar discourse: A systemic functional linguistics analysis. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(1), 45–56.
The Indonesian Institute. (2025, 5 Mei). Jelang implementasi Sekolah Rakyat, bisakah memutus kemiskinan? The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/jelang-implementasi-sekolah-rakyat-bisakah-memutus-kemiskinan/
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195454/uu-no-1-tahun-2022
Yuniarti, S. L. (2026). Stigma pendidikan kelas dua vs realita lulusan Paket C yang berdaya. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5465071/stigma-pendidikan-kelas-dua-vs-realita-lulusan-paket-c-yang-berdaya
